Pringsewu, 4 September 2024 – Penjabat (Pj) Bupati Pringsewu, Dr. Marindo Kurniawan, ST., M.M., melakukan peninjauan kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pringsewu. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan segala persiapan berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memperkuat Komitmen Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada.
Dalam tinjauannya, Pj Bupati Dr. Marindo Kurniawan menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah membentuk Tim Pengawasan Internal dalam rangka persiapan Pemilu 2024 yang bertugas untuk menjaga netralitas ASN selama tahapan Pilkada berlangsung. "Kami telah berkoordinasi dengan seluruh elemen terkait, termasuk Forkopimda, untuk memastikan bahwa ASN di Kabupaten Pringsewu tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis," ujar Dr. Marindo.
Pada kesempatan yang sama, Bawaslu Kabupaten Pringsewu turut memberikan informasi terkait rencana pelaksanaan Ikrar Netralitas. Ikrar ini akan diikuti oleh para Lurah, Kepala Pekon, dan Badan Hippun Pemekonan (BHP) Se-Kabupaten Pringsewu. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen para pimpinan di tingkat desa agar senantiasa menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya selama masa Pilkada.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu menyampaikan bahwa pihaknya akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2024 yang adil, jujur, dan transparan. "Kami mengapresiasi langkah Pj Bupati dalam membentuk Tim Pengawasan Internal dan berharap ikrar netralitas yang akan dilakukan nanti menjadi landasan kuat bagi seluruh ASN di Pringsewu untuk menjaga integritas dalam proses demokrasi ini," ujarnya.
Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan Pilkada 2024 di Kabupaten Pringsewu dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama Bawaslu berkomitmen untuk menciptakan suasana yang kondusif dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam proses Pemilu.(*)
