JS, Pringsewu - Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pringsewu, Edi Sumber Pamungkas membuka forum diskusi group desa tangguh bencana dan pelatihan revolusi mental LAN RI di ruang rapat BPBD Kabupaten Pringsewu,
Kamis (07/04/2022).
Forum Group Diskusi (FGD) diikuti oleh Unsur dinas pemberdayaan masyarakat dan pekon, APDESI, kepala pekon, PMI, ORARI, Ukuwah Alfatah Rescue (UAR) serta Taruna Siaga, Insan Pers Bambang Hartono, Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP) dan Agus Tri Wahyudi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pringsewu.
Edi Sumber Pamungkas dalam sambutannya mengatakan pelaksanaan FGD merupakan salah satu proses pelatihan dan penyusunan RTBB.
" FGD adalah peran serta dalam proses pembangunan dan perlindungan kepada masyarakat dalam konteks mitigasi dan pencegahan bencana," ucap Edi SP saat membuka acara.
FGD dilanjutkan dengan pemaparan tentang konsep desa tangguh bencana yang menjadi bagian dari mitigasi bencana berbasis komunitas oleh Agus Purnomo, analis kebencanaan ahli muda pada BPBD Kabupaten Pringsewu yang saat ini sedang mengikuti pelatihan revolusi mental untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara RI.
"Dasar pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana adalah Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 01 Tahun 2012, dimana Destana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan, jika terkena bencana,” kata Agus dalam paparannya.
Walaupun dalam suasana puasa Ramadhan, seluruh peserta tetap nampak antusias mengikuti FGD, dengan menyampaikan berbagai ide,pertanyaan, gagasan, saran dan masukan.
Bambang Hartono, Ketua FKWKP dalam forum diskusi tersebut mempertanyakan sejauh mana peran BPBD Kabupaten Pringsewu melaksanakan dan merealisasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Penanggulangan Bencana seperti melakukan pemetaan daerah rawan bencana, membuat dan menyediakan dokumen kajian resiko bencana, dokumen rencana penanggulangan bencana, dokumen rencana kontijensi perjenis bencana serta mendorong kearifan lokal untuk memperkuat budaya serta memperbesar peluang masyarakat untuk ikut terlibat secara sadar dan aktif dalam proses penanggulangan bencana.
"Hasil dari FGD diharapkan menjadi catatan untuk di rekomendasikan ke DPRD Kabupaten Pringsewu," harapnya. (NH)
