JS, Bandar Lampung - Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, SE, M.Kom., Akt., CA, CMA menghadiri acara Road Show Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) di Hotel Novotel, Garuntang, Bandar Lampung, Kamis (10/6/21).
Kegiatan dengan protokol kesehatan yang dibuka oleh Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi ini dalam rangka pemenuhan modal inti Bank Pembangunan Daerah (BPD) sesuai Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Selain Wabup Pringsewu beserta sejumlah kepala daerah lainnya, juga hadir Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kemendagri Budi Santosa, Advisor Koordinator Pengawas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Panca Hadi Suryatno, Wakil Ketua Umum II ASBANDA Busrul Iman, Komisaris Utama BPD Lampung (Bank Lampung) Ir.H.Fahrizal Darminto, Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung Ir.H.Arinal Djunaidi dalam sambutannya sangat mendukung serta menyambut baik kegiatan tersebut, serta berharap kepada para bupati dan walikota untuk bersama-sama mencari solusi yang terbaik terkait pemenuhan modal bank Kebanggaan Masyarakat Lampung tersebut.
Gubernur juga meminta para bupati dan walikota, dimana pemerintah daerah sebagai pemilik saham, agar dapat memaksimalkan fungsi masing-masing, termasuk dukungan dari DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Sebagai wakil pemerintah pusat di Provinsi Lampung, pihaknya akan melakukan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan modal Bank Lampung tersebut. "Bank Lampung bukan hanya mengelola APBD, tetapi harus difungsikan sebagaimana layaknya bank", tegasnya.
Sementara itu, Advisor Koordinator Pengawas OJK Panca Hadi Suryatno mengatakan kegiatan Road Show di Provinsi Lampung ini adalah yang ketiga, dimana sebelumnya juga dilaksanakan di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Melalui kegiatan ini, ia berharap BPD, termasuk Bank Lampung, mampu meningkatkan pelayanan yang optimal, dan meningkatkan aspek-aspek tata kelola dan kapasitas SDM, sehingganya perlu dirumuskan terkait kebijakan-kebijakan strategis. "Pemerintah daerah diharapkan mendukung penguatan permodalan BPD, disamping memberikan ruang untuk saling bersinergi. Dan, sebagai pemegang saham, pemda juga diminta mendukung dan mendorong pemilihan pengurus yang profesional", pintanya.
Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Kemendagri Budi Santosa juga mengingatkan bahwa gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di provinsi, sehingga komando tunggal di provinsi berada di tangan seorang gubernur. Ia juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.097 BUMD, 26 BPD dan 383 PDAM yang berada di bawah tanggung jawabnya. "Untuk diketahui bahwa keuntungan terbesar BUMD berada di sektor perbankan", ungkapnya. (*/nhl)
