JS, Pringsewu - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang persiapan Pringsewu, Nurudin dalam Pres Releasenya dalam rangka hari jadi Kabupaten Pringsewu berharap HUT Kabupaten Pringsewu ke 12, menjadi refleksi kepemimpinan yang cukup panjang dari Bupati Pringsewu, Minggu (04/04/2021).
"Melihat bagaimana kepemimpinan Sujadi Saddat yang terbilang cukup baik dalam membawa Bumi Jejama Secancanan sampai hari ini", Ungkapnya.
Pringsewu adalah kabupaten yang sedang dalam kondisi ideal dari pembangunan dan menjadi jalur perdagangan yang sangat berpengaruh bagi Kabupaten Lampung Tengah, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat.
Tidak hanya jalur perdagangan, Pringsewu yang dikenal sebagai lumbung padi menjadikan Pringsewu sangat berpotensi besar menjadi “Pringsewu Tangguh, Sehat Dan Produktif Di Era Kebiasaan Baru”.
Namun, Ketua Umum HMI Cabang Persiapan Pringsewu juga menyampaikan beberapa evaluasi terkait perkembangan Kabupaten Pringsewu yang sudah beranjak pada umur 12 tahun.
Bidang Pendidikan, banyaknya lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di Pringsewu, namun tidak di barengi dengan sarana dan prasarana penunjang pendidikan sehingga menurunkan kualitas pendidikan di Pringsewu. Bukan hanya itu, biaya pendidikan di Kabupaten Pringsewu yang mahal juga mempengaruhi minat anak-anak untuk menempuh pendidikan di Kabupaten Pringsewu dan malah memilih pendidikan diluar Kabupaten Pringsewu.
Bidang Kesehatan, dalam bidang kesehatan di Kabupaten Pringsewu masih terbilang mahal. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang lebih memilih pengobatan kepada lembaga kesehatan swasta daripada RSUD. Tak lupa HMI melihat tingkat stunting di Pringsewu yang masih tinggi dan kurang perhatian khusus. Ditambah lagi masa Pandemi covid-19 juga belum ditangani dengan serius. Hal ini menyebabkan banyaknya oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengambil keuntungan pribadi. Hal ini meneyebabkan kerugian di masyarakat serta pemerintah Kabupaten Pringsewu.
Bidang Pertanian, dalam bidang pertanian, banyak lahan di Kabupaten Pringsewu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Banyak pegusaha dan pemilik modal yang menguasai lahan milik masyarakat yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Hal ini menyebabkan petani di Pringsewu beralih profesi menjadi buruh pertanian. Bahkan petani yang seharusnya menjadi produsen beralih menjadi konsumen. Hal ini di sebabkan oleh petani yang harus selalu membeli bahan pertanian mulai dari bibit hingga racun. Tidak hanya kepemilikan lahan, petani juga turut di sulitkan dengan langkanya pupuk. Tidak hanya langka, harga pupuk yang naik juga turut menyusahkan petani untuk mengembangkan hasil pertaniannya. Harga hasil pertanian juga tidak sebanding dengan modal penanaman yang mengakibatkan ketidaksejahteraan di kalangan petani. Sudah banyak keluhan petani di bahan-bahan serta hasil pertanian, petani masih di hadapi dengan kurangnya pemerataan irigasi. Irigasi sendiri yang seharusnya bisa menjadi solusi perairan di kala kemarau malah menjadi problem karena kurangnya pemerataan.
Bidang Sosial, dalam pembagian bantuan, pemerintah masih kurang mengupdate data penerima, sehingga mengakibatkan ketidak tepatan dalam pembagian. Karena hal ini banyak terjadi konflik di kalangan masyarakat bawah dan juga menyebabkan kesenjangan sosial.Tidak hanya masalah bantuan, maraknya penyalahgunaan Narkoba juga mempengaruhi penyimpangan sosial. Banyak generasi muda yang rusak dan menjadi beban keluarganya.
Kurangnya lapangan pekerjaan juga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Akibatnya banyak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal ini juga menambah tingginya angka kriminalitas, bahkan menyebabkan banyaknya praktek prostitusi di Kabupaten Pringsewu.
Banyaknya pengalihan fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan. Hal ini menyebabkan berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Pringsewu serta mengurangi kepemilikan lahan masyarakat Pringsewu. Masyarakat juga di resahkan dengan adanya penambangan liar. Dampak dari adanya tambang menyebabkan pencemaran lingkungan. Bukan hanya pencemaran, ekosistem alampun rusak bahkan jalan juga rusak akibat dari aktifitas tambang.
Bidang Ekonomi, di masa pandemi ini, masyarakat semakin terbebani oleh kenaikan harga bahan pokok. Bahkan pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Banyak masyarakat yang mengeluh akan hal tersebut. Listrik yang menjadi kebutuhan pokok juga turut mengalami pembengkakan. Tidak hanya itu, penanganan pihak PLN terhadap keluhan masyarakat juga kurang sigap. Banyak masyarakat yang mendatangi kantor PLN dengan mengeluh terhadap kinerja pegawai yang kurang tanggap bahkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kurangnya pendampingan pemerintah terhadap UMKM yang ada di Pringsewu. Hal ini mengakibatkan kurang berkembangnya UMKM di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Para pelaku UMKM selalu disusahkan dengan bahan baku dan penjualan hasil UMKM hal ini harusnya pemerintah hadir untuk melakukan pembinaan yang serius.
Bidang Pariwisata, kurang supportnya pemerintah terhadap objek wisata yang di Pringsewu. Banyak objek wisata yang mengalami penurunan daya tarik sehingga mengakibatkan objek wisata sepi pengunjung yang menyebabkan penghasilan para penggiat wisata dan masyarakat sekitar berkurang, sehingga mempengaruhi lapangan kerja.
"HMI berharap di ulang tahun ke 12 ini pemerintah mulai berbenah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan sehingga kemakmuran dan pemerataan ekonomi dapat terjadi. HMI juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga dapat terjadinya masyarakat adil makmur yang di ridhoi Allah SWT", tutup Nurudin. (*/nhl)
